Manuver merevisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota buat mempersulit calon independen menunjukkan kepanikan elite partai politik. Dengan kondisi saat ini, langkah anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sulit diterima akal sehat.
Tewasnya Siyono di tangan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri harus diungkap secara terbuka. Ada tudingan dari keluarganya dan sejumlah kelompok bahwa kematian pria asal Klaten itu akibat kekerasan oleh polisi setelah ia ditangkap dan kemudian menjalani pemeriksaan. Adapun polisi menyatakan ia tewas akibat melawan petugas negara yang sedang mengusut kejahatan terorisme.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemakai narkoba di Indonesia berprofesi hampir apa saja-dari pelajar, guru, artis, karyawan, penegak hukum, politikus, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi dan wakilnya, Panji Ilyas, pada Ahad lalu tak terlalu mengagetkan, meski dramanya menarik.
Keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju dalam pilkada Jakarta 2017 lewat jalur independen memercikkan perdebatan politik panas. Ada yang antusias mendukung. Sebaliknya, ada yang mengecam langkah tersebut dari berbagai sudut pandang. Salah satunya menyatakan bahwa pilihan Ahok itu sama artinya dengan melakukan deparpolisasi kehidupan bernegara. Tudingan tersebut sesat, karena pilihan jalur independen dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Para pejabat negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menteri, memberikan contoh buruk soal ketaatan melaporkan harta kekayaan. Sudah lebih dari 1,5 tahun dilantik sebagai pejabat, mereka belum juga menyetorkan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengelolaan transportasi publik di Jakarta semestinya tak dilakukan secara tambal-sulam. Larangan atas Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway atau APTB pada Senin lalu, yang kemudian dicabut kembali oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menunjukkan manajemen angkutan yang amburadul.
Besok pagi, langit di sebagian wilayah Indonesia akan gelap-gulita ketika matahari baru saja muncul. Gerhana matahari total akan singgah di sebelas provinsi di Tanah Air. Gerhana akan melintasi Indonesia dari Kepulauan Pagai di Sumatera Barat hingga Pulau Halmahera di Maluku Utara.
Rencana pemerintah mengeluarkan aturan untuk memperketat proses pembentukan desa baru jangan sampai merugikan masyarakat. Sejauh diperlukan dan syarat-syaratnya terpenuhi, pemekaran itu tidak boleh dihalangi. Pemekaran itu sendiri dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada awal 2014.
Vonis Mahkamah Agung yang menghukum enam operator telepon seluler menjadi angin segar bagi upaya melindungi konsumen. Selama bertahun-tahun, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyeret pebisnis nakal selalu kandas di pengadilan. Kemenangan itu bukan saja kemenangan KPPU, tapi juga kemenangan konsumen.
Debat habis-habisan boleh saja terjadi antarmenteri dalam sidang kabinet tertutup. Perbedaan pandangan mengenai sebuah kebijakan merupakan hal lazim. Justru sidang semacam itu merupakan tempat untuk saling melengkapi data guna menguatkan sebuah keputusan. Diskusi boleh berlangsung panas dan saling bantah. Namun, bila perdebatan belum menghasilkan sebuah kesepakatan, ia tak patut diumbar ke ranah publik. Di luar sidang kabinet, para menteri harus kompak satu suara.
Sudah bukan zamannya penggusuran pemukim ilegal diwarnai kekerasan, apalagi sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pembongkaran Kalijodo di Jakarta merupakan contoh penertiban yang berjalan mulus dan bisa ditiru oleh kota lain.
Di musim hujan ini, air kembali mengepung kawasan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, persis seperti tahun lalu. Kawasan Istana dan Monumen Nasional semestinya steril dari banjir. Sebab, kondisi saluran air di sekitar wilayah tersebut sudah jauh lebih baik.
Sebuah undang-undang yang diharapkan bisa mengatasi masalah perumahan bagi para pekerja berpenghasilan rendah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu, yakni Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Penyensoran terhadap tayangan malam final Pemilihan Puteri Indonesia 2016 di sebuah stasiun televisi swasta, pekan lalu, benar-benar keterlaluan. Selama acara, bagian dada dan bagian lain tubuh lima finalis yang tampil berkebaya diblur. Sensor lebay itu-yang memicu protes terutama di media sosial-jelas mengganggu kenikmatan pemirsa menonton acara tersebut.
Jumlah pendaftar calon hakim agung tahun ini menurun drastis. Empat hari menjelang penutupan pendaftaran, baru sepuluh calon yang mendaftar. Persyaratan yang sulit dianggap menjadi penyebab minimnya pendaftar. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus mengubah persyaratan administratif agar hakim-hakim berkualitas bisa mendaftar.
